MoU DITANDATAGANI. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof. Dr. Arif Satria, S.P., M.Si., Wakil Gubernur Provinsi Papua, Aryoko Rumaropen, dan Bupati Kabupaten Biak Numfor, Markus O. Mansnembra, SH.,MM (Foto : Jerry/Istimewa)
PEDOMAN PAPUA, Biak – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Pemerintah Provinsi Papua, dan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor resmi memulai langkah awal Perencanaan pembangunan Bandar Antariksa Nasional di Biak Numfor melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU), di gedung rapat DPRK Biak, Sabtu (13/06/2026). Pembangunan Bandar Antariksa Biak sendiri masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN)
Penandatangan MoU dilakukan oleh Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof. Dr. Arif Satria, S.P., M.Si mewakili pemerintah pusat., pemerintah Provinsi Papua oleh Wakil Gubernur Aryoko Rumaropen, dan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor oleh Bupati Markus O. Mansnembra, SH.,MM. Acara pendantanganan ini disaksikan langsung oleh jajaran pimpinan DPR Kabupaten Biak Numfor, masyarakat adat, masyarakat dan semua unsur terkait lainnya.
Kepala BRIN, Prof. Dr. Arif Satria, mengatakan pembangunan bandar antariksa merupakan bagian dari mimpi besar Indonesia untuk meningkatkan kemandirian teknologi antariksa.
Menurutnya, kepemilikan dan pengembangan teknologi antariksa memiliki peran penting karena berkaitan dengan tiga aspek utama, yaitu ekonomi keantariksaan (space economy), pertahanan antariksa (space defense), dan keberlanjutan antariksa (space sustainability).
“Antariksa menjadi salah satu komponen penting karena memiliki tiga makna utama, yakni ekonomi keantariksaan, pertahanan antariksa, dan keberlanjutan antariksa. Ketiganya merupakan isu yang saling terintegrasi,” ujar Arif Satria.
Ia menjelaskan, berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan secara mendalam, Biak dinilai sebagai salah satu lokasi paling strategis untuk pembangunan fasilitas peluncuran satelit di Indonesia.
Sebagai tindak lanjut, BRIN bersama Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor melakukan penandatanganan MoU sebagai langkah awal untuk mempersiapkan berbagai kebutuhan pembangunan bandar antariksa.
“Pembangunan ini membutuhkan dukungan berbagai aspek, mulai dari penyediaan lahan, tata ruang, sarana dan prasarana, infrastruktur listrik, telekomunikasi, jalan, transportasi, hingga fasilitas pendukung lainnya,” katanya.
Menurutnya, dukungan tersebut tidak terlepas dari peran Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, DPRK Biak Numfor, serta seluruh unsur Forkopimda yang terus bersinergi dalam mendukung proyek strategis nasional tersebut.
“Kami bersyukur masyarakat memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan bandar antariksa ini. Semoga ini menjadi awal yang baik dan seluruh proses dapat berjalan lancar,” ujarnya.
Ia menyebutkan, sepanjang tahun 2026 BRIN akan menuntaskan tahap perencanaan dengan melibatkan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan masyarakat agar proses perencanaan berlangsung secara partisipatif.
“Kami ingin proyek ini menjadi proyek bersama yang dimiliki oleh seluruh masyarakat. Karena itu, partisipasi masyarakat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten sangat penting dalam setiap tahapan perencanaan,” katanya.
Dalam proses tersebut, penataan ruang dan zonasi wilayah akan menjadi aspek krusial yang harus dipersiapkan secara matang sebelum memasuki tahapan pembangunan fisik.
“Pada tahun 2026 fokus kita adalah menyelesaikan perencanaan. Setelah itu akan dilanjutkan dengan perencanaan yang lebih detail, dan pada tahun 2027 kita mulai memasuki tahapan yang lebih teknis,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Papua, Aryoko Rumaropen, mengatakan penandatanganan kesepakatan bersama tersebut menjadi tonggak awal pelaksanaan pembangunan bandar antariksa di Biak Numfor.
Ia menegaskan Pemerintah Provinsi Papua siap memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan pemerintah pusat, termasuk memfasilitasi berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek tersebut di daerah.
“Pemerintah Provinsi Papua akan mendukung dan memfasilitasi berbagai kebijakan pemerintah pusat yang berkaitan dengan pembangunan bandar antariksa, termasuk memberikan dukungan kepada Pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui regulasi dan kebijakan yang diperlukan,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Biak Numfor, Markus O. Mansnembra, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas kepercayaan yang diberikan kepada Biak Numfor sebagai lokasi pembangunan proyek strategis nasional bandar antariksa.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dan seluruh masyarakat, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, yang telah memberikan kepercayaan dan perhatian kepada Biak Numfor untuk menjadi lokasi pembangunan proyek strategis nasional bandar antariksa,” katanya.
Menurut Markus, pembangunan bandar antariksa akan menjadi momentum bersejarah bagi Kabupaten Biak Numfor karena diyakini mampu memberikan dampak positif terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Kepala BRIN, Gubernur Papua, Wakil Gubernur Papua, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan terhadap rencana pembangunan Bandar Antariksa Nasional di Biak Numfor.
Dengan dimulainya penandatanganan MoU tersebut, pembangunan Bandar Antariksa Nasional di Biak Numfor diharapkan dapat menjadi salah satu langkah strategis Indonesia dalam mewujudkan kemandirian teknologi antariksa sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan kawasan timur Indonesia.(yun)
